Warga tengah berbelanja kebutuhan pokok sehari sebelum dimulainya PPKM Darurat di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Jumat, 2 Juli 2021. BPS mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2021 mengalami deflasi sebesar -0,16 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Tempo/Tony Hartawan
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan retail milik Chairul Tanjung, PT Trans Retail Indonesia atau Transmart, kembali menghadapi gugatan baru terkait restrukturisasi dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kali ini gugatan datang dari PT Wijaya Karya Gedung Bangunan Tbk.
PT Wijaya Karya Gedung Bangunan Tbk. atau Wika Gedung mengajukan permohonan PKPU Transmart ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Selasa, 15 Februari 2022. Dalam petitum gugatan bernomor perkara 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst itu disebutkan Wika Gedung meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan semua permohonan PKPU terhadap Transmart.
Sedikitnya terdapat empat permohonan yang diajukan, yaitu:
Pertama, menetapkan status PKPU Sementara kepada termohon PKPU yaitu PT Trans Retail Indonesia (Transmart), untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
Kedua, menunjuk hakim pengawas dari Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Termohon PKPU PT. Trans Retail Indonesia.
Ketiga, menunjuk dan mengangkat Sahat M Tamba, Wilhelmus Rio Resandhi, Suhenda bertindak selaku Tim Pengurus untuk mengurus harta PKPU termohon dalam hal dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal termohon PKPU dinyatakan pailit.
Keempat, membebankan seluruh biaya perkara kepada termohon PKPU atau apabila majelis hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024
1 jam lalu
KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024
Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
2 hari lalu
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?
Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada
4 hari lalu
Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada
Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya
11 hari lalu
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya
Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024
Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?
12 hari lalu
Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?
KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.
Pabik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin: Rugi atau Strategi Bisnis?
13 hari lalu
Pabik Sepatu Bata Tutup, Kemenperin: Rugi atau Strategi Bisnis?
Kementerian Perindustrian mengaku belum mengetahui penyebab tutupnya pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat.
Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam
22 hari lalu
Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam